Tag: nasional

Setelah Lulus SMA Langsung sebar undangan Nikah

TABANAN – lulus dari sekolah merupakan pengalaman yang berharga dan meninggalkan kesan tersendiri, mulai dari konvoi sampai corat-coret seragam hingga pesta, konvoi keliling kota, dan tak terlupakan dan menjadi kenangan

Namun tidak bagi siswi SMA 1 Kerambitan, Tabanan ini langsung menyebar undangan pernikahannya usai dinyatakan lulus, Ni Putu Vera Wahyu Pramita 18.

Namun perayaan kelulusan tersebut mungkin bukan pengalaman paling berkesan bagi Ni Putu Vera Wahyu Pramita, 18, seorang siswi di Tabanan, Bali. Pasalnya Vera memiliki sebuah rencana besar dalam hidupnya pasca kelulusan ini, yakni Menikah.

Siswi kelas III IPS SMA 1 Kerambitan ini tak bisa menyembunyikan kegembiraanya usai mengetahui dirinya lulus dan langsung membagikan kartu undangan pernikahan kepada teman-teman sekolahnya.

Kata ucapan selamat atas kelulusan plus selamat menempuh hidup baru pun langsung meluncur dari teman-teman gadis sawo matang ini. “Ya, makasi ya, nanti ingat datang,” sahut Vera kepada temannya.

Saat menengok kartu undangan yang dibagikan, Vera akan menikahi seorang pria bernama I Gede Darmawan pada tanggal 24 Mei 2011, yang hanya tinggal seminggu lagi.

“Baru satu setengah tahun pacaran, dia kerja di Villa,” beber gadis asal desa Pejaten kecamatan Kediri itu, Selasa (17/5/2011).

Vera mengaku keputusannya untuk menikah ini bukan karena kecelakaan atau hamil diluar nikah melainkan saran dari orang tua.“Saya nggak hamil kok, ini orang tua saya yang suruh,” tegasnya.

Vera menuruti permintaan orangtuanya untuk menikah dini karena takut dikhianati dan ditinggal pria yang sangat dicintainya. “Soalnya dari saya kan cewek, nanti takut pas sudah pacaran lama terus ditinggal sama yang laki,” ucap Vera.

Tapi menikah bukan akhir dari cita-citanya untuk menjadi seorang guru karena putri pertama pasangan I Putu Eka Susila dan Ni Ketut Darmiti ini akan tetap meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“Nanti habis nikah, saya mau sekolah di IKIP, saya mau jadi guru,” jelas Vera. “Kalau sekolah di IKIP kan boleh status menikah,” imbuhnya.

Vera termasuk beruntung karena masih memiliki orang tua dan calon suami yang mendukung keinginannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sumber : kompas .com

SMA Di Bali Yang tak lulus UN 0,04%

Bali menempati pertama dari tingkat kelulusan dari 2.490 siswa hanya sepuluh siswa yang tidak lulus.

Bali hanya sepuluh siswa yang tidak lulus UN atau 0,04 persen dari jumlah peserta di provinsi tersebut,” ujar Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh, dalam jumpa press di kantornya, Jl Jendral Sudirman, Jakarta, Jumat (13/5/2011).

Sedangkan provinsi dengan presentase ketidaklulusan UN tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, yakni dari 32.532 peserta, 1.813 siswa dinyatakan tidak lulus.

Untuk rata-rata Nilai UN pun, Bali menduduki peringkat pertama nasional dengan rata-rata nilai 8,40. NTT pun menjadi menempati posisi juru kunci dalam peringkat rerata nilai UN, yakni dengan rerata nilai 6,87.

“Ini Bali dan NTT cuma beda satu pulau tapi hasil UN-nya beda sekali,” kata Nuh.

Hasil UN ini, dikatakan Nuh, tidak hanya akan menjadi dasar kelulusan siswa, tetapi juga untuk memetakan pendidikan nasional. Pemetaan tersebut akan menjadi dasar kebijakan Kemendiknas.

“Tentu tiap daerah berbeda kebijakannya. NTT tentu akan beda dengan Papua. NTT APBD-nya saja sangat kecil sementara Papua ada dana Otsus (Otonomi Khusus-red),” kata Nuh.

Hasil UN ini kini tengah dikirim ke sekolah masing-masing. Selain nilai UN, sekolah juga akan mempertimbangkan kepribadian siswa dan nilai muatan lokal untuk menentukan lulus tidaknya anak didik mereka. Rencananya, pengumuman UN untuk SMA akan dilakukan serentak pada 16 Mei mendatang.

http://www.detiknews.com

Keterwakilan Perempuan Dalam Musrenbang Kurang

BaliKami -AMLAPURA

pelaksanaan Musrenbang dalam tahun kebelakang ini masih kurang terakomodir keterwakilan kaum perempuan. Dalam Setiap pelaksanaannya, sering keterwakilan nyaris tidak ada sama sekali. Ini disebabkan menggapa Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendorong agar pelaksanaan Musrenbang di kemudian hari bisa melibatkan peran perempuan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kini menjadi sistem yang diterapkan untuk proses penganggaran dari tingkat nasional sampai desa. Diharapkan seluruh program di lapisan bawah diharapkan bisa mendapatkan prioritas. Baik dalam APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mimi,Ketua Pokja Pengorganisasian KPI saat bertandang ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karangasem, kemarin (30/4), mengatakan “Kebetulan soal keterwakilan perempuan dalam Musrenbang ini menjadi fokus isu KPI paska Kongres II di pusat. Selain isu keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik, trafficking, dan KDRT,” ujar

Dorongan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kegiatan Musrenbang bukan bertujuan untuk membuat suatu anggaran yang khusus menyangkut perempuan. Tidak seperti sektor Pendidikan yang diamanatkan undang-undang minimal 20 persen dari total APBN atau APBD. Jadi keterwakilan perempuan ini harus dilihat secara menyeluruh,” tandasnya.

Terkait minimnya keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang, Konselor P2TP2A Ni Nyoman Suparni tak menampiknya. Setiap tahun, memang pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang. “Apa itu Musrenbang kami sendiri tidak tahu karena kami tidak pernah dilibatkan,” katanya.

Untuk masalah anggaran yang menyangkut program di bidang perempuan, menurut Suparni, pihaknya hanya menerima begitu saja.

Dan, untuk tahun ini pihaknya menerima dalam bentuk hibah. “Kalau dulu diambilkan dari anggarkan yang diarahkan ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kalau tahun ini, anggaranya dalam bentuk hibah,” pungkasnya.