Sirnalah sudah perjuangan sebagian besar rakyat Bali selama ini agar RUU Pornografi tidak disahkan menjadi Undang – Undang. RUU yang kontroversial ini disahkan oleh DPR kemarin (30/10/08)
Walau dibumbui acara Walk Out oleh Fraksi PDIP dan Fraksi PDS serta dua orang anggota Fraksi Golkar masing – masing Nyoman Lisnawati Karna dan Gede Sumarjaya Linggih, nampaknya pengesahan RUU ini tetap dilaksanakan rapat paripurna DPR RI.
Sementara catatan Pansus kepada Bamus agar pemerintah memanggil pemerintah Daerah yang menolak RUU ini belum terlaksana menjadikan pengesahan undang – undang ini terlihat dipaksakan.
Disisi lain masih banyaknya definisi …

Pornografi itu bersifat relatif karena sangat tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Sentuhan rasa gelora erotisme akan berbeda – berbeda dari masing – masing individu.
Lantas apa yang digunakan sebagai acuan dasar ?
Opini sebagian orang ….. ?
Hukum sebuah agama …. ?
Seburuk apakah moral bangsa ini hingga negara harus turun tangan mencampuri wilayah privasi individu ?
Haruskan merubah budaya sebuah suku demi penegakan moral ?
Haruskah berbuat anarkis demi penegakan moral ?