Walau dibumbui acara Walk Out oleh Fraksi PDIP dan Fraksi PDS serta dua orang anggota Fraksi Golkar masing – masing Nyoman Lisnawati Karna dan Gede Sumarjaya Linggih, nampaknya pengesahan RUU ini tetap dilaksanakan rapat paripurna DPR RI.

Sementara catatan Pansus kepada Bamus agar pemerintah memanggil pemerintah Daerah yang menolak RUU ini belum terlaksana menjadikan pengesahan undang – undang ini terlihat dipaksakan.

Disisi lain masih banyaknya definisi – definisi yang cenderung dapat menimbulkan pemahaman ganda justru ditakutkan sebagian besar masyarakat Bali. Hal diduga berpotensi mematikan kreatifitas seni yang menjadi ciri khas masyarakat Bali.

Masyarakat Bali pun menaruh harapan yang cukup besar agar lahirnya undang – undang ini tidak mematikan dunia pariwisata yang nota bene memang menjadi tulang punggung perekonomian Bali selama ini.

Lantas apa yang digunakan sebagai acuan dasar ?

Opini sebagian orang ….. ?

Hukum sebuah agama …. ?

Seburuk apakah moral bangsa ini hingga negara harus turun tangan mencampuri wilayah privasi individu ?

Haruskan merubah budaya sebuah suku demi penegakan moral ?

Haruskah berbuat anarkis demi penegakan moral ?