Denpasar (BaliKami)
(BPK) Badan Pemeriksa Keuangan RI menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah se-wilayah Bali Senin (22/2) kemarin, menghadiri juga pemerintah NTT, NTB dan Maluku di Grand Bali Beach (GBB) Sanur. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong efektivitas penyelesaian sebagai sikap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan profesional pada transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Gubernur Bali dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Drs. AA Ngurah Puspayoga menyambut baik prakarsa yang diambil BPK RI . Pertemuan semacam ini bisa dimanfaatkan untuk menggalang komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK.sebuah fungsi pengawasan dapat dikatakan efektif jika publikasi hasil pengawasan mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai manajemen dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Pertemuan ini diharapkan membuka ruang diskusi dan saling bertukar pendapat dan menyamakan persepsi terkait upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Akuntabel yang dimaksud dalam penerapan performance budgeting serta kewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja secara bertanggung jawab, sehingga tidak terjebak dalam persoalan temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang rumit.
Gubernur pun mengutarakan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK.
Di antaranya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang tidak terpublikasikan secara lengkap, masih terjadinya generalisasi temuan pemeriksaan dan rekomendasi pemeriksaan yang sering multitafsir.*eca*